skip to Main Content

TUGAS & FUNGSI

STAF AHLI

Staf Ahli.

  1.  Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;
    Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Pemerintahan, hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan, memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
    Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
    Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Kemasyarakatan dan SDM, baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

ASISTEN

Asisten

  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
    mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azazi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

    • Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
    • Dinas Kesehatan;
    • Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    • Dinas Pariwisata;
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
    • Kecamatan.
      Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

      1. Bagian Pemerintahan ;
        Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.
        Bagian Pemerintahan terdiri dari :

        1. Sub Bagian Pemerintahan umum;
        2. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
        3. Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.
      2. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
        Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.
        Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

        1. Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
        2. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
        3. Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;
      3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
        Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum dan HAM.
        Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

        1. Sub Bagian Perundang-undangan;
        2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
        3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ; .
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

    • Dinas Pangan dan Pertanian;
    • Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
    • Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
    • Dinas Perhubungan;
    • Dinas PU dan Penataan Ruang;
    • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
    • Dinas Komunikasi dan Informatika.
      Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

      1. Bagian Perekonomian;
        Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank.
        Bagian Perekonomian terdiri dari :

        1. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
        2. Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
        3. Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.
      2. Bagian Pengendalian Pembangunan;
        Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.
        Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

        1. Sub Bagian Administasi Program;
        2. Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; dan
        3. Sub Bagian Bina Infrastruktur.
      3. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
        Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.
        Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

        1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
        2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Asisten Administrasi Umum Asisten Administrasi Umum,
    Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

    • Sekretartiat DPRD;
    • Inspektorat;
    • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
    • Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.
      Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

      1. Bagian Organisasi
        Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.
        Bagian Organisasi terdiri dari :

        1. Sub Bagian Kelembagaan;
        2. Sub Bagian Tata Lakasana;
        3. Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.
      2. Bagian Umum Bagian Umum
        Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum.
        Bagian Umum terdiri dari:

        1. Sub Bagian Umum;
        2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
        3. Sub Bagian Layanan Pengadaan.
      3. Bagian Protokoler dan Dokumentasi
        Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Protokoler dan dokumentasi.
        Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri dari :

        1. Sub Bagian Protokoler;
        2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
        3. Sub Bagian Layanan Pengadaan.
Back To Top